Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan meski pemerintah kalah dalam gugatan terkait nikel oleh Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), namun pemerintah tetap konsisten melanjutkan hilirisasi atau pemrosesan sumber daya alam di dalam negeri.
Pemerintah akan melakukan banding dan menambah komoditas yang akan dilakukan hilirisasi setelah nikel, yaitu timah. "Meski kalah di WTO atas gugatan Uni Eropa, tidak apa-apa, saya sampaikan ke menteri, nanti babak yang kedua, hilirisasi bauksit.
Artinya bahan mentah bauksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah, setelah itu bahan-bahan lain. termasuk hal-hal kecil, urusan kopi, usahakan jangan diekspor dalam bentuk bahan mentah, sudah hampir 100 tahun kita mengekspor itu," ucap Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 yang berlangsung secara hibrida di Hotel Ritz Carlton pada Rabu 30 November 2022 yang lalu.
Dia mencontohkan, dengan adanya hilirisasi nikel, ekspor nikel meningkat pesat. Sebelumnya dalam lima tahun lalu, nilai ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah hanya US$ 1 miliar atau sekitar Rp 19 triliun. Namun pada 2021 atau setelah hilirisasi berjalan, nilai ekspor nikel mencapai US$ 20,8 miliar atau sekitar Rp 300 triliun. "Dari Rp 20 triliun meloncat ke Rp300 triliun lebih, 18 kali lipat kalau dihitung nilai tambahnya," kata Joko Widodo.
Joko Widodo menuturkan keberhasilan hilirisasi berkontribusi positif terhadap neraca perdagangan domestik. Saat ini neraca perdagangan Indonesia sudah surplus selama 29 bulan berturut-turut.
"Neraca perdagangan kita sudah 29 bulan selalu surplus yang sebelumnya selalu negatif. Berpuluh-puluh tahun, baru 29 bulan lalu surplus," ucap Joko Widodo.
Menurut Joko Widodo, gugatan Uni Eropa karena mereka memiliki banyak pabrik pengolahan komoditas tambang, sehingga jika Indonesia melakukan hilirisasi, mereka bisa menutup industri pengolahan dan meningkatnya jumlah pengangguran.
"Karena industrinya banyak di sana, kalau dikerjakan di sini, maka di sana ada pengangguran, pabrik tutup, industri tutup. Tapi kan kita ingin maju, negara kita ingin menjadi negara maju, kita ingin buka lapangan kerja. kalau digugat saja kita takut, tidak jadi. kita tidak akan jadi negara maju, jadi saya sampaikan pada menteri, terus, tidak boleh berhenti di nikel, terus ke yang lain," ucap Joko Widodo.
Indonesia Bukan Negara Tertutup
Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menyatakan, Indonesia bukanlah negara tertutup meski pemerintah melarang ekspor bahan mentah.
Sampai saat ini, pemerintah sudah melarang ekspor nikel dan bauksit, serta akan melanjutkan untuk komoditas tambang lainnya.
“Kita ini bukan tertutup, kita kan mempersilakan, kita terbuka mempersilakan siapapun dari negara manapun, perusahaan dalam negeri maupun luar negeri, untuk ikut bersama-sama membangun industrinya di Indonesia,” kata Jokowi seperti dikutip dari Antara, Rabu (21/12/2022).
Terungkap, ternyata beberapa pihak yang menggugat Indonesia ke World Trade Organization (WTO) atas larangan ekspor bijih nikel rupanya adalah mantan penjajah Republik Indonesia.
Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Pokja Hilirisasi Mineral dan Batubara Kadin, Djoko Widajatno. Ia bilang, anggota Uni Eropa termasuk negara-negara yang pernah menjajah RI di masa lampau.
Oleh sebab itu, sikap yang dilakukan Uni Eropa tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajahan Belanda di Indonesia.
(Red)
