Kota Bekasi - Pasca Pandemi Covid-19 Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 tercatat 4,96, lebih kecil dibandingkan 5,41 di tahun 2019.
Begitu juga dengan tingkat pengangguran, tahun 2022 kemarin berada di angka 8,81, lebih besar dibandingkan 8,30 di tahun 2019.
Pemerintah Kota Bekasi dan pihak swasta terus bekerja keras berusaha membangun proyek infrastruktur serta properti di Kota Bekasi.
Kemajuan pembangunan infrastruktur di Bekasi mampu menghapus stigma Kota Patriot dari berbagai julukan seperti “Kota Macet” dan “Planet Bekasi”
Saat ini, sudah ada Tol Layang Jakarta-Cikampek atau Tol MBZ (Sheikh Mohammed Bin Zayed) yang mempercepat waktu tempuh perjalanan dari dan menuju kota seluas 210,49 km persegi ini.
Kemudian, Tol Jakarta-Cikampek yang sudah terkoneksi dengan ruas tol lainnya termasuk Tol Dalam Kota dan JORR (Jakarta Outer Ring Road).
Bekasi juga dilewati KRL Commuter Line hingga Cikampek. Lalu, bus Transjakarta hingga Double Double Track (DDT) Kereta Api Jarak Jauh.
Pemerintah Kota Bekasi juga masih berfokus pada pembangunan infrastruktur drainase dan polder air untuk menuntaskan banjir, pemukiman, pendidikan, kesehatan untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi.
Tata Kota dan Sistem Drainase memang menjadi problem dan kelemahan Kota Bekasi sejak era zaman kolonial Belanda.
Pembangunan Pemukiman dan Komplek Perumahan yang masif di Kota Bekasi tentu harus di imbangi dengan banyak Pembangunan Sistem Drainase yang terintegrasi dengan pembangunan Pemukiman tersebut.
Tahun ini, untuk sektor kesehatan Kota Bekasi membangun tiga gedung Puskesmas, sehingga total Kota Bekasi memiliki 53 Puskesmas untuk melayani masyarakat di 56 kelurahan.
Sementara itu, di sektor perumahan dan permukiman masih ada aspek sanitasi, lingkungan kumuh, hingga rumah tinggal layak huni yang masih harus diselesaikan. Perumahan dan permukiman menjadi salah satu fokus yang akan diselesaikan.
Target pada aspek pembangunan manusia angka IPM Kota Bekasi terus mengalami kenaikan pasca pandemi Covid-19.
Pada sektor pendidikan, harapan lama sekolah di Kota Bekasi belum maksimal, masih di angka 11,8 tahun. Belum meratanya infrastruktur pendidikan di tingkat SMP dan SMA menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Kewenangan Disdik Pemerintah Kota Bekasi hanya sampai di tingkat SMP. Untuk itu, pemerintah kota perlu bekerjasama dam bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna menambah jumlah sekolah tingkat atas, yaitu dengan menyediakan lahan untuk pembangunan gedung sekolah.
Selain penambahan sekolah baru, sekolah-sekolah dengan cakupan siswa yang relatif dalam jumlah banyak juga memerlukan penambahan ruang kelas. Hal ini tentu juga memerlukan lahan untuk menambah kapasitas gedung.
Di sektor kesehatan pada januari 2023 Pemerintah Kota Bekasi meluncurkan layanan kesehatan masyarakat Kota Bekasi cukup dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan atau e-KTP.
Layanan Kesehatan ini bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Setiap warga dengan NIK Kota Bekasi yg akan berobat , baik itu warga yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS maupun yang belum terdaftar dapat dilayani di seluruh fasilitas layanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan baik itu fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah maupun swasta.
Dengan APBD Kota Bekasi hanya sebesar 5 Triliun di tahun 2023 jauh dibandingkan dengan APBD DKI Jakarta di tahun 2023 sebesar 79 Triliun namun kinerja luar biasa Pemerintah Kota Bekasi pada berbagai pembangunan infrastruktur Jalan, Drainase, Pemukiman, Fasilitas Kesehatan, Sarana Pendidikan dan Fasilitas Umum di Tahun untuk masyarakat Kota Bekasi tentu patut kita apresiasi.
Walaupun dalam pembangunan Kota Bekasi di tahun 2023 masih banyak kritik dan kekurangan yang harus diperbaiki baik dari segi teknis pelaksanaaan dan kualitasnya.
Namun kita berharap kedepannya di Tahun 2024 kekurangan tersebut dapat terus diperbaiki dan disempurnakan demi kepentingan masyarakat Kota Bekasi.
(Red)
