Kota Bekasi - Debat Publik Perdana Pasangan Calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dilaksanakan hari Jumat, (01/10/2024) Pada pukul 19:00 WIB dan disiarkan secara langsung di Kompas TV.
Dalam sesi pendalaman visi-misi, Paslon nomor urut 02 Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni mendapatkan pertanyaan dari moderator bagaimana cara untuk mewujudkan reformasi birokrasi di Kota Bekasi.
Uu menyamakan integritas birokrasi dengan berakhlak. Kemudian UU menyampaikan apabila mendapat amanah masyarakat, maka dalam 5 tahun ke depan Uu manyatakan akan memperbaiki sumber daya manusia di Pemkot Bekasi.
"Satu institusi saja integritas itu susah dicapai, dengan kolaborasi dengan komunikasi yang ada di Kota Bekasi sesuai level masing-masing," ungkap UU
"Utamanya untuk integritas itu dimulai dari pimpinan Kota Bekasi yang tertinggi memberikan contoh ke pejabat dibawahnya sesuai dengan aturan reformasi birokrasi," tegas UU
Uu Meyakini dalam 5 tahun kedepan reformasi birokrasi akan dijalankan dan memenuhi sesuai target dalam integritas yang baik sesuai dengan harapan masyarakat.
Dalam kesempatan untuk memberikan tanggapan, Tri Adhianto mengharapkan good government and clean government di Pemerintah Kota Bekasi bisa terwujud dan itu tentu ada indikatornya.
Akuntabilitas terkait dengan anggaran di dalamnya dan ada pengadaan barang dan jasa terkait dengan sistem, ada sistem pemerintahan berbasis elektronik," jelas Tri Adhianto
Dalam debat tersebut Heri Koswara sempat menyindir tentang status wajar dengan pengecualian (WDP) Pemkot Bekasi dari audit BPK selama 3 kali berturut-turut dan dia juga menjelaskan secara tidak langsung bahwa itu adalah bagian dari sebuah cara kepemimpinan salah dari salah satu paslon lain yang merupakan mantan Kepala Daerah Kota Bekasi.
Heri Koswara juga kembali menyindir salah satu Paslon yang merupakan mantan Kadisdik Kota Bekasi.
"Kita bicarakan dengan praktik tentu agak sulit kita ingin memastikan apa yang kemarin terjadi tidak boleh kembali terjadi, bahkan masalah yang menjadi salah satu perhatian masyarakat yang banyak adalah Dinas Pendidikan," pungkas Heri
(Red)
